Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar IKN Properti Expo di BSC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur. Pameran properti ini diselenggarakan 20-28 Agustus 2022 untuk mendorong pembangunan hunian masyarakat di wilayah Ibu Kota Negara.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pameran tersebut diikuti sekitar 62 peserta dari pengembang perumahan baik rumah subsidi maupun komersial, perbankan, produsen bahan bangunan, dinas perumahan serta Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
"Laju pertumbuhan penduduk memicu backlog perumahan di kota besar termasuk di Balikpapan. Adanya pameran ini akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan pembiayaan perumahan sekaligus mendorong investasi di daerah," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Minggu (21/8/2022).
IKN Properti Expo yang juga bagian dari rangkaian Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2022 diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam mewujudkan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Khususnya penyediaan perumahan di kawasan Ibu Kota Negara yang baru agar mampu mewujudkan Indonesia yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," tutur Iwan.
Dalam kesempatan ini Kementerian PUPR memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas terselenggaranya rangkaian acara IKN Properti Expo Tahun 2022 yang sekaligus menjadi salah satu rangkaian dari peringatan Hapernas 2022 dengan mengangkat tema "Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak dan Terjangkau Untuk Semua".
Iwan menuturkan sektor properti merupakan yang masih tumbuh positif di tengah masa pandemi COVID-19. Perumahan yang masuk ke dalam sektor real estate merupakan sektor yang tumbuh positif sebesar 3,78% pada triwulan I-2022.
"Sektor properti memiliki multiplier effect, dapat menghidupkan 174 subsektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti bank, koperasi, financial technology, maupun sektor furniture, hingga perdagangan makanan yang akan dapat mempercepat dan membantu program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya.
Terkait dengan angka backlog yang masih tinggi, program penyediaan perumahan disebut masih memerlukan kontribusi dari semua pemangku kepentingan bukan hanya dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah saja, melainkan juga kolaborasi dengan pihak swasta maupun perbankan.
Guna mengurangi angka backlog tersebut, pemerintah telah berupaya meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah melalui beberapa strategi. Daftarnya, ada di halaman berikutnya:
1. Pemerintah menyediakan Program Bantuan Perumahan yang terdiri atas: pembangunan Rumah Susun Sewa bagi MBR, pembangunan Rumah Khusus terutama pada kawasan remote dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus, serta pembangunan Rumah Swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Target pembangunan perumahan pada Tahun Anggaran 2022 meliputi pembangunan Rumah Susun sebanyak 12.787 unit, Rumah Khusus sebanyak 2.300 unit, BSPS sebanyak 118.960 unit, serta Bantuan PSU Perumahan sebanyak 20.530 unit.
2. Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan di Tahun Anggaran 2022 melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 200.000 unit dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 22.000 unit.
3. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan kemudahan perizinan untuk percepatan pembangunan perumahan, antara lain dengan diterbitkannya sejumlah peraturan diantaranya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Surat Edaran Bersama (SEB) empat Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Permen PUPR Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun.
4. Pemerintah mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi terbaru dalam pembangunan perumahan yang lebih efisien, antara lain melalui industrialisasi prefabrikasi seperti RISHA, RUSPIN, RIKA, teknologi precast maupun teknologi subreservoir yang telah diaplikasikan sebagai pilot project percontohan teknologi terapan green building, pengolahan air limbah dan IPAL terpadu.
5. Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga maksimal mencapai 0% pada 2024 melalui kerja sama lintas kementerian khususnya Kementerian PUPR melalui penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat dan perumahan.
6. Pemerintah sedang berupaya mewujudkan pemindahan IKN secara bertahap ke Nusantara melalui penyiapan sejumlah infrastruktur pendukung yang inklusif, dan berkelanjutan hingga beberapa tahun ke depan.
Adapun program perencanaan perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan di kawasan IKN antara lain perencanaan Hunian Pekerja Konstruksi, Perencanaan Rumah Susun ASN dan Hankam, Perencanaan Rumah Tapak Jabatan Menteri serta Kajian perencanaan kawasan pengembangan perumahan bagi MBR yang dibangun oleh pengembang.
Sumber: detik
0 comments:
Post a Comment