Pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Development Crown Group, Iwan Sunito, menegaskan Pemerintah Australia melarang pengembang properti menjual apartemen sebelum seluruh perizinan beres.
Perizinan ini, termasuk izin lokasi, peruntukan, dan izin mendirikan bangunan (IMB), bisa keluar setelah desain pengembangan yang merupakan hasil dari sayembara secara transparan, disetujui Dewan Kota atau City Council.
"Setiap proyek properti yang akan kami bangun, harus melalui sebuah kompetisi desain (arsitektural dan sipil). Satu proyek satu kompetisi desain," tutur Iwan menjawab KompasProperti, Kamis (26/10/2017).
Bukan sembarang kompetisi atau sekadar memenuhi formalitas, kata Iwan, melainkan melibatkan para profesional di bidangnya.
Hal ini harus dipenuhi agar Dewan Kota yakin bahwa orang-orang yang terpilih (arsitek, konsultan, kontraktor pelaksana) kredibel dengan kualifikasi tinggi.
Pada gilirannya, desain bangunan, desain lingkungan, utilitas, dan lain-lain yang dihasilkan juga berkualitas.
"Setelah itu, perizinan baru turun. Nah, setelah semua dikantongi, ada peraturan-peraturan yang tidak boleh diubah atau dilanggar. Semua dilakukan secara transparan," ucap Iwan.
Dia mencontohkan, kalau perizinan mengharuskan pengembang membangun gedung hanya 20 lantai, harus diikuti. Tidak boleh ngeyel menjadi 30 lantai.
Di Australia, papar pria plontos ini, sejatinya ada dua level peraturan menyangkut perizinan. Pertama, Land Environmental Plans (LEP) yang merupakan domain pemerintah pusat.
"LEP ini government law. Tidak bisa diubah. kalau pun ada perubahan harus melalui dengar pendapat dengan pemerintah yang membutuhkan waktu satu, dua atau tiga tahun," cetus dia.
Yang kedua adalah Development Control Plans (DCP) yang merupakan wilayah kewenangan City Council. DCP mengatur hal-hal detail atau semacam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencakup urban guidelines juga.
"Misalnya jarak dari gedung ke gedung berapa meter, berapa persen harus dapat matahari, cross ventilation, unit corner dan lain-lain," imbuh Iwan.
Demikian halnya dengan zonasi. Untuk industrial, perumahan, komersial, atau perkantoran juag sudah diatur sedemikian rupa.
"Jadi di sini pengembang mengikuti pemerintah (developers follow government)," tuntas Iwan.
Batasan kredit
Tak hanya ketat dalam hal perizinan, Australia juga membatasi kucuran kredit konstruksi dan kredit pemilikan rumah (KPR).
Pembatasan ini, kata Iwan, menghindari terulangnya kembali krisis pada tahun 1988 yang berdampak pada gelembung (bubble) properti.
"Perbankan Australia mengerem dengan tidak mempercepat kucuran dana konstruksi dan mortgage. Tiga atau empat tahun lalu pertumbuhan kredit dua digit hingga mencapai 18 persen. Sekarang 7-8 persen. Kalau dua digit bahaya. Jadi, rata-rata 10 persen per tahun sudah bagus," beber Iwan.
"Cuma pengembang yang mampu secara finansial, dan penjualannya bagus sampai 30 persen dari total nilai proyek, bisa mendapatkan kredit konstruksi dan KPR," tuntas dia.
sumber: kompas
Perizinan ini, termasuk izin lokasi, peruntukan, dan izin mendirikan bangunan (IMB), bisa keluar setelah desain pengembangan yang merupakan hasil dari sayembara secara transparan, disetujui Dewan Kota atau City Council.
"Setiap proyek properti yang akan kami bangun, harus melalui sebuah kompetisi desain (arsitektural dan sipil). Satu proyek satu kompetisi desain," tutur Iwan menjawab KompasProperti, Kamis (26/10/2017).
Bukan sembarang kompetisi atau sekadar memenuhi formalitas, kata Iwan, melainkan melibatkan para profesional di bidangnya.
Hal ini harus dipenuhi agar Dewan Kota yakin bahwa orang-orang yang terpilih (arsitek, konsultan, kontraktor pelaksana) kredibel dengan kualifikasi tinggi.
Pada gilirannya, desain bangunan, desain lingkungan, utilitas, dan lain-lain yang dihasilkan juga berkualitas.
"Setelah itu, perizinan baru turun. Nah, setelah semua dikantongi, ada peraturan-peraturan yang tidak boleh diubah atau dilanggar. Semua dilakukan secara transparan," ucap Iwan.
Dia mencontohkan, kalau perizinan mengharuskan pengembang membangun gedung hanya 20 lantai, harus diikuti. Tidak boleh ngeyel menjadi 30 lantai.
Di Australia, papar pria plontos ini, sejatinya ada dua level peraturan menyangkut perizinan. Pertama, Land Environmental Plans (LEP) yang merupakan domain pemerintah pusat.
"LEP ini government law. Tidak bisa diubah. kalau pun ada perubahan harus melalui dengar pendapat dengan pemerintah yang membutuhkan waktu satu, dua atau tiga tahun," cetus dia.
Yang kedua adalah Development Control Plans (DCP) yang merupakan wilayah kewenangan City Council. DCP mengatur hal-hal detail atau semacam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencakup urban guidelines juga.
"Misalnya jarak dari gedung ke gedung berapa meter, berapa persen harus dapat matahari, cross ventilation, unit corner dan lain-lain," imbuh Iwan.
Demikian halnya dengan zonasi. Untuk industrial, perumahan, komersial, atau perkantoran juag sudah diatur sedemikian rupa.
"Jadi di sini pengembang mengikuti pemerintah (developers follow government)," tuntas Iwan.
Batasan kredit
Tak hanya ketat dalam hal perizinan, Australia juga membatasi kucuran kredit konstruksi dan kredit pemilikan rumah (KPR).
Pembatasan ini, kata Iwan, menghindari terulangnya kembali krisis pada tahun 1988 yang berdampak pada gelembung (bubble) properti.
"Perbankan Australia mengerem dengan tidak mempercepat kucuran dana konstruksi dan mortgage. Tiga atau empat tahun lalu pertumbuhan kredit dua digit hingga mencapai 18 persen. Sekarang 7-8 persen. Kalau dua digit bahaya. Jadi, rata-rata 10 persen per tahun sudah bagus," beber Iwan.
"Cuma pengembang yang mampu secara finansial, dan penjualannya bagus sampai 30 persen dari total nilai proyek, bisa mendapatkan kredit konstruksi dan KPR," tuntas dia.
sumber: kompas
0 comments:
Post a Comment