Bakal Ada Skema Baru Beli Rumah, Cicilan Jadi Lebih Murah?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyiapkan skema pembiayaan kepemilikan rumah bertahap (staircasing ownership). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna menyebut skema ini memungkinkan masyarakat untuk mencicil kepemilikan properti dengan harga lebih murah. "Produknya dimodifikasi dengan cara berjenjang, pembiayaan bertahap. Jadi dengan share ownership sehingga KPR tidak langsung 100%, tapi dibagi menjadi beberapa bagian," jelas dia kepada awak media di Media Center Kementerian PUPR, Selasa (4/10/2022). Dia menjelaskan dalam skema staircasing ownership, calon pemilik rumah membayar cicilan dengan lebih rendah meski membayar sewa kepada penjual rumah atau pengembang. Dalam hal ini skema staircasing ownership menggunakan konsep share to equity. Di mana kepemilikan rumah dibagi menjadi dua antara calon pemilik rumah dan penjual rumah selama masa cicilan berlangsung. "Dengan cara dibagi, kita kembalikan cicilan mendekati kondisi awal walaupun rumah yang dicicil menjadi rumah vertikal," ujar dia. Herry mencontohkan calon pemilik rumah membayar cicilan rumah vertikal senilai Rp 2,4 juta per bulan dengan bunga 5% per bulan. Adapun melalui skema staircasing ownership, calon pemilik rumah hanya perlu mengalokasikan cicilan rumah senilai Rp 1,2 juta per tahun dengan bunga 5% per bulan. "Artinya, jika sebelumnya yang bisa mencicil apartemen hanya masyarakat dengan pendapatan Rp 7 juta per bulan. Staircasing ownership membuat cicilan dapat dilakukan oleh masyarakat dengan pendapatan Rp 5 juta per bulan," jelas dia. Lebih lanjut, menurut dia, skema staircasing ownership menjadi salah satu upaya Kementerian PUPR dalam mengatasi backlog perumahan yang telah mencapai 12,5 juta unit. Di sisi lain, angka tersebut akan terus tumbuh sebanyak 600.000 unit per tahun. Adapun saat ini, skema tersebut sudah dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga pihak perbankan. "Ini sedang digodok. Kami juga sudah konsultasi dengan OJK. Perbankan juga melihat dari aspek legal dan semuanya. Ini kita bisa lakukan dengan skema syariah maupun konvensional," jelas Herry. sumber: cnbcindonesia

October 07, 2022