Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa heran nama perizinan di Indonesia ruwet dan panjang-panjang. Padahal, kata Jokowi, yang terpenting adalah proses penyelesaian dari perizinan tersebut.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam Rakornas Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkompimda) di Sentul Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Dalam kesempatan ini, hadir para kepala daerah hingga pimpinan TNI-Polri.
Jokowi awalnya berbicara soal investasi yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023. Dia mengatakan, investasi saat ini menjadi rebutan bagi semua negara sehingga proses perizinan tak boleh memakan waktu sampai berbulan-bulan.
"Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci, ekspor menjadi kunci. Kita semuanya harus tahu mengenai ini sehingga terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/1/2023).
Menurut dia, tata ruang dan investasi menjadi dua masalah besar yang dihadapi di daerah. Jokowi menyinggung Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi problem besar investasi.
"Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR. Karena kita ini sering panjang-panjang kadang-kadang saya, KKPR ini mengenai tata ruang. Ini menjadi problem bagi separuh daerah," ujarnya.
Jokowi mengatakan separuh daerah belum menyelesaikan KKPR. Untuķ itu, dia meminta Ketua DPRD bersama-sama pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah ini.
"Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini," tutur Jokowi.
Sementara terkait investasi, kata dia, yang menjadi masalah ada soal Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). Jokowi pun kesal dengan istilah baru tentang persetujuan bangunan dan gedung, yang dulunya bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
"Kedua urusan investasi ini adalah Masalah kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita," jelasnya.
"Nama itu dua kata itu cukup lah. Izin gedung. Udah. Dulu IMB izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Haduh. Izin gedung gitu aja udah rampung. Yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepet gitu," sambung Jokowi.
Investasi Merata Tak Hanya di Jawa
Dia menyebut kedua hal ini menjadi masalah besar bagi Indonesia yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepala daerah juga ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut.
"Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, dua hal tadi. Saya minta pada gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera selesaikan yang belum, jangan ditunda-tunda," ucapnya.
Jokowi menyampaikan investasi yang ada di Indonesia saat ini tak lagi berpusat di Pulau Jawa sehingga bagus untuk pemerataan infrastruktur. Sebanyak 53 persen investasi berada di luar Pulau Jawa.
"Jadi di Tahun 2022, 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa dari target Rp1.200 triliun, investasi kita 2022 tercapai yaitu, Rp1.207 triliun di 2022. Ini juga sangat bagus karena bisa menciptakan lapangan kerja 1,3 juta. 1,3 juta. Sehingga sekali lagi investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita," pungkas Jokowi.
sumber: liputan6
0 comments:
Post a Comment