Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk membangun hunian berkonsep ‘hijau’ di Asia Pasifik membutuhkan biaya US$ 17,8 triliun. Sementara itu, untuk Indonesia saja, biaya yang dibutuhkan sekitar US$ 200 miliar dalam 10 tahun ke depan.
“Dengan kata lain, pemerintah harus bekerja sangat keras untuk memanfaatkan opsi pembiayaan yang mendukung proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam seminar ‘Energy Efficient Mortgage Development Throughout Asean Countries’ di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Dia menegaskan, tingginya pembiayaan menjadi sebuah tantangan yang membutuhkan solusi dan inovasi untuk mengatasinya. Dalam hal ini perlu langkah kolaboratif agar Indonesia bisa belajar dari negara lain. Dengan begitu, pemerintah bisa mengatasi tantangan yang ada, namun pada saat yang bersamaan dapat mengoptimalkan potensi penuh dari pembangunan berkelanjutan.
“Pembiayaan bangunan yang inovatif dan ramah lingkungan sangat penting untuk mentransformasi perekonomian kita,” ungkap dia.
Pemerintah menggunakan instrumen fiskal agar membuka jalan terhadap perubahan yang berkelanjutan. Adapun instrumen fiskal yang bisa digunakan adalah sewa, subsidi, rabat, hingga pembiayaan utang, dan insentif pajak bisa menjadi instrumen yang sangat penting. Sebab sektor konstruksi bangunan yang perlu dirancang menjadi bangunan yang lebih ramah lingkungan.
“Hal itu dapat menciptakan peran katalitik untuk transformasi ini, juga dapat meningkatkan daya ungkit dan menarik lebih banyak keuangan dan investasi hijau dalam bangunan hijau dan efisiensi energi tersebut,” kata Sri Mulyani.
Menkeu mengatakan pemerintah terus menggunakan praktik konstruksi berkelanjutan dengan meningkatkan kondisi pinjaman dan memitigasi risiko investasi swasta melalui instrumen jaminan pemerintah. “Dalam inisiatif pendanaan infrastruktur berkelanjutan, beberapa proyek sedang dikembangkan guna menguji apakah instrumen tersebut berfungsi,” pungkasnya.
sumber: investordotid
0 comments:
Post a Comment